Pengaruh Positif dan Negatif Tayangan Televisi Pada Anak

17 06 2010

abstrac
Televisi sebagai salah satu buah dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak memberi hiburan, informasi dan nuansa edukatif terhadap khalayak umum. Kecepatan dalam menyampaikan berita dan keefektifannya dalam menampilkan gambar membuat kita lebih nyaman dalam mengakses informasi. Tapi juga tidak dapat dipungkiri dari sekian banyak kenyamanan yang telah terasa juga membawa ekses negatif terhadap pola kehidupan kita, terutama sekali pada pola perkembangan kehidupan anak-anak kita yang rata-rata masih di usia dini. Selain pengaruh positif, pengaruh negatif pun juga tidak bisa terelakkan.

Latar Belakang

Ada hal yang sangat menggelisahkan saat menyaksikan tayangan-tayangan televisi belakangan ini. hampir semua stasiun-stasiun televisi, banyak menayangkan program acara (terutama sinetron) yang cenderung mengarah pada tayangan berbau kekerasan (sadisme), pornografi, mistik, dan kemewahan (hedonisme). Tayangan-tayangan tersebut terus berlomba demi rating tanpa memperhatikan dampak bagi pemirsanya. Kegelisahan itu semakin bertambah karena tayangan-tayangan tersebut dengan mudah bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Rata-rata anak usia Sekolah Dasar menonton televisi antara 30 hingga 35 jam setiap minggu. Artinya pada hari-hari biasa mereka menonton tayangan televisi lebih dari 4 hingga 5 jam sehari. Sementara di hari Minggu bisa 7 sampai 8 jam. Jika rata-rata 4 jam sehari, Read the rest of this entry »





Kerusuhan Priuk Dilihat dari Etika Jurnalistik

1 05 2010

Bentrokan menentang eksekusi pembongkaran lokasi makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad alias Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, pada tanggal 13 april 2010 antara masyarakat dan anggota satpol PP, menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan diantaranya Presiden RI, Mekopolkam, Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, komnas HAM, Tokoh Ulama, dan Dewan Pers. Hal ini disebabkan dengan adanya siaran televisi mengenai kerusuhan yang terjadi di makam mbah priuk, dimana saat itu beberapa media secara langsung menyiarkan tayangan yang penuh aksi kekerasan serta disiarkannya informasi yang kurang akurat sehingga kemungkinan malah membuat situasi memanas.
Dalam hal ini penulis akan melihat kerusuhan priuk dari segi etika jurnalistik dimana banyak terjadi pelanggaran kode etik yang justru mungkin menimbulkan dampak atau efek buruk bagi masyarakat yang menyaksikan siaran tersebut. Pada UU penyiaran No. 32/2002 pasal 36 ayat 5 (b) menyatakan isi siaran dilarang “menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang”. Entah apa yang terjadi pada beberapa media, bukannya mengacu pada UU tersebut tetapi justru sebaliknya menyiarkan secara rinci.
Pelanggaran yang terjadi tidak hanya karna disiarkannya tayangan kekerasan secara langsung tetapi juga pada saat reporter menginformasikan jumlah korban secara terus menerus dan selalu diulang tanpa ada kejelasan kepastian akan informasi yang diberikan. Hal ini jugalah yang mungkin memicu kerusuhan, dan pada akhirnya memang dipastikan ada korban jiwa tetapi korban tersebut bukan meninggal pada pagi atau siang hari seperti yang diinformasikan reporter tersebut.
Memang tidaklah mudah membuktikan bahwa berita seperti itu telah membuat kerusuhan membesar. Namun harus diakui, banyak sekali kerusuhan di negeri ini yang mula-mula dipicu oleh kabar burung. Inilah pentingnya pengelola siaran televisi lebih berhati-hati dalam memberitakan peristiwa kerusuhan.
Sebagai jurnalis, prinsip check dan recheck dalam meliput peristiwa harus dijunjung tinggi agar semua peristiwa yang diinformasikan akurat dan berimbang. Begitu juga Jurnalis televisi pun harus tunduk kepada aturan main ini. Soalnya, Undang-Undang Penyiaran jelas menyatakan bahwa siaran televisi harus taat pula kepada kode etik jurnalistik. Memang upaya ini memakan waktu dan, karena itu, dalam siaran langsung biasanya verifikasi dilakukan bersamaan dengan siaran. Masalahnya, dalam kasus ini kabar adanya korban meninggal sangat sensitif, sehingga seharusnya televisi mengutamakan upaya pengecekan.
Memang dalam era reformasi ini pers telah mengalami perubahan yang sangat besar, dan tak bisa dipungkiri bahwa demokrasilah yang telah memberi kita kebebasan pers, termasuk keleluasaan untuk menyiarkan segala informasi dan peristiwa. Tapi, jika kita tidak berhati-hati memanfaatkannya, bukan tidak mungkin akan timbul anarki yang justru merusak demokrasi itu sendiri.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kerusuhan yang sama tidak berulang, maka sudah selayaknya dewan pers dan komisi penyiaran Indonesia, bersikap tegas serta dapat memberikan sanksi keras dan efek jera kepada semua pelanggar etika jurnalis tersebut. Dan sedikit saran dari penulis adalah perlunya revisi kembali mengenai UU Pers dan UU KPI, mengenai sanksi yang keras bagi para pelanggar, hal ini perlu dilakukan bukan untuk mengekang kebebasan pers melainkan menjadikan pers yang baik dan bijak dalam memberikan informasi kepada seluruh masysrakat Indonesia.





Peranan Dewan Pers Dalam Mengawasi Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik

19 12 2009

Pendahuluan

Setelah jatuhnya Era Orde Baru pada tahun 1998, dimasa pemerintahan Presiden Soeharto, pers dalam posisi sangat mengkhawatirkan dikarenakan pada era orde baru khalangan pers dan penerbitannya terkekang oleh aturan yang keras, dan terlalu dikontrol oleh penguasa, serta dianggap mengekang pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat, memang pada masa itu pers berada dalam kontrol Departemen Penerangan, yang mempunyai fungsi mengawasi setiap pemberitaan pers, dan melakukan penindakan apabila pers melakukan pemberitaan yang menyudutkan pemerintah, dengan sanksi mulai dari dicabutnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) atau pembredelan tanpa pemberitahuan yang jelas.
Fungsi Dewan Pers pada masa Presiden Soeharto, memang terlihat tidak mempunyi fungsi yang berarti, semua persoalan mengenai pers dilakukan dan diawasi sepenuhnya oleh Departemen Penerangan. Selang beriringnya waktu, era orde baru mengalami kejatuhan, dimana pada saat itu ratusan ribu mahasiswa menuntut turunnya era orde baru yang dinilai selama ini menjalankan pemerintahannya dengan system otoriter. Read the rest of this entry »





Teori – Teori Pers

9 12 2009

Dalam perkembangan pers dan jurnalistik, dikenal empat macam teori yang menjadi acuan dari sistem –sistem pers jurnalistik.

1. Teori Otoritarian
Teori ini muncul diawal lahirnya mesin cetak, ketika negara-negara eropa banyak menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Berawal di Inggris pada abad ke 16 dan 17, dimana pers dan karya jurnalistik digunakan oleh penguasa untuk memberi informasi kepada rakyatnya mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu diketahui dan dilaksanakan, pers dan karya jurnalistik wajib mendukung kebiakan kerajaan.
Dalam teori ini salah satu fungsi pers dan jurnalistik dalam menyampaikan kebenaran informasi yang objektif kepada masyarakat menjadi hilang hal ini disebabkan kebebasan pers sangat bergantung pada pemerintah atau kerajaan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Dan juga dalam teori ini bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah atau kerajaan sifatnya adalah benar adanya.
Read the rest of this entry »





Sumpah Pemuda

22 10 2009

Sumpah Pemuda

Kita semua pasti ingat akan sumpah pemuda yang dikumandangkan oleh Putra-Putri Indonesia yang menyatakan janji serta sumpahnya dengan sepenuh jiwa terhadap Indonesia, dan kita pasti hafal akan isi dari sumpah/ikrar yang dibuat oleh Putra-Putri yang mencintai negara ini dengan sepenuh jiwanya.

image003

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

  • Kami Poetra Poetri Indonesia Mengakoe Bertoempah Darah Jang satoe, Tanah Indonesia.
  • Kami Poetra Poetri Indonesia Mengakoe Berbangsa Jang satoe, Bangsa Indonesia.
  • Kami Poetra Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

 





Mekanisme Produksi Surat Kabar Harian

20 10 2009

Ini merupakan definisi dari hasil produk jurnalistik yang mempunyai ciri khas tertentu antara satu dan yang lainnya.

Surat Kabar

Adalah Lembaran-lembaran tercetak dan tidak terjilid, serta berukuran A0 dibagi dua, dengan jumlah kolom 9 sampai 8 kolom, dimassa sekarang jumlah kolomnya sekitar 7 sampai 8 kolom, terbit secara teratur yang isinya berkisar pada produk jurnalistik dan non jurnalistik, akan tetapi koran atau surat kabar isinya lebih dominan pada berita hard news.

Majalah

Adalah lembar-lembar tercetak yang terjilid dengan ukuran folio,A4, Letter, atau setengah dari ketiganya, dan memiliki sampul lebih tebal dari kertas didalamnya, majalah cenderung berisi soft news atau berisi berita, hiburan, edukasi, akan tetapi majalah lebih dominan berisi hiburan/entertaimen dan edukasi.

Tabloid

Adalah suatu gabungan antara surat kabar dan majalah, yang berukuran setengah dari surat kabar, berisi mengenai entertaiment (biasanya keidupan selebritis atau tokoh publik) Read the rest of this entry »