Hukum Etika Media Massa

18 03 2010


Berdasarkan Tugas yang diberikan kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa diharuskan menulis dan memberikan contoh mengenai UUD Pers No 40 Bab VII (Peran Masyarakat) Pasal 2 a dan b :
Pasal 2 ayat
a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika,     dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
b. Menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
Dalam tugas ini saya akan membahas mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi dimedia televisi dan surat kabar :
Media televisi (program acara yang melanggar UUD Pers dan Kode Etik Jurnalistik)
Dalam program liputan seputar dunia selebritis seperti program acara KISS ( Kisah seputar selebritis), Insert, Gosip, dan silet, terlihat sangat jelas disini pelanggaran yang terjadi dalam dunia jurnalistik. Wartawan infoteiment yang mecari berita sudah tidak lagi menggunakan kode etik jurnalistik dalam meliput beritanya.
Saat ini keberadaan infotainment sudah sangat meresahkan.

Keberadaan infotainment yang mungkin pada awalnya bertujuan untuk menyajikan berita-berita seputar perkembangan dunia entertainment Indonesia, saat ini lebih cendrung untuk menampilkan gossip-gossip yang sensasional yang berhubungan dengan para artis atau selebritis. Bahkan, berita yang belum jelas kebenarannya pun sudah dipublikasikan dengan jor-joran seolah-olah berita tersebut benar dan ‘benar-benar’ ditunggu oleh pemirsanya. Dan ini sudah jelas-jelas melanggar kode etik jurnalistik.
Dalam Pasal 3 Kode etik Jurnalistik Indonesia, disebutkan bahwa Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnallistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional. Sementara kita sendiri bisa menilai bahwa berita-berita yang disajikan oleh infotainment sebagian besar lebih bersifat sensasional ketimbang fakta. Itu baru satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para wartawan infotainment. Masih ada banyak lagi yang bisa kita lihat dengan terang-terangan telah dilanggar oleh wartawan infotainment itu. Hal ini terjadi tidak hanya pada program infotanment saja, tapi terdapat juga pada program reality show.
Program acara TV yang mengarah pada perusakan moral dan etika
Mengenai acara di RCTI dengan judul “ Masihkah Kau Mencintaiku “ yang dipandu oleh Helmi yahya dan Dian Nitami, yang tayang setiap rabu malam.
Acara ini bertema mengenai kemelut rumah tangga yang dijadikan sebagai program acara reality show, dalam acara ini ditampilkan suami istri yang berseteru mengenai kehidupan rumah tangganya, dimana sang suami atau istri mengungkap kemelut rumah tangganya dimuka umum,sedangkan sang presenter helmi yahya mulai megupas sedikit demi sedikit persoalan yang terjadi
Di sana dihadirkan pula keluarga sang suami dan keluarga sang istri. Terjadi pertengkaran saling menyalahkan dari keluarga istri ke suami, dari suami ke istri, dan sebaliknya, konflik yang memang ditunggu dari sebuah reality show. Pertengkaran dibiarkan untuk memancing efek suspense tontonan hingga di titik yang tidak ditoleransi lagi.
Yang membuat acara ini semakin kehilangan etika tontonan publik adalah munculnya pertanyaan-pertanyaan “rendahan” dari host yang tidak mengarah pada proses penyelesaian problem rumah tangga, malah membangun suasana seksualisme dan pelecehan. Pertanyaan Helmi Yahya, “Apakah benar sudah setahun Anda tidak ‘menyentuh’ istri, bukan hanya ‘mencolek-colek’?” disambut tawa audiens. Menurut saya ini sangatlah tidak etis.
Berdasarkan pasal 5 ayat 1, yang saya kutip berbunyi “ menghormati norma-norma agama dan kesusilaan”, dengan ini saya berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan helmi yahya sebagai presenter telah melanggar prinsip kode etik jurnalistik.
Akan tetapi yang membuat saya heran adalah lemahnya kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan pers dalam pengawasannya, berdasarkan data yang saya lihat dikotak saran KPI, banyak masyarakat berpendapat dan berkeberatan dengan adanya program tersebut, namun sekali lagi KPI terkesan tidak memperdulikannya.
Bardasarkan UUD Pers no 40 Tahun 1999, dimana dikatakan dalam Bab VII, bahwa masyarakat mempunyai peran serta dalam pengawasn terhadap pemberitaan pers atau produk pers, ternyata tidak digubris oleh dewan pers maupun KPI hal ini terbukti dengan banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke kotak saran pengaduan dua lembaga ini.
Media Cetak atau Surat Kabar
Dalam media cetak yang banyak beredar saat ini, juga masih penuh dengan pelanggaran kode etik jurnalistik, entah hal ini terjadi karena terlalu bebasnya pers atau memang aturannya yang lemah?
Hal-hal semacam ini terlihat jelas pada surat kabar lampu merah yang menyajikan berita yang sangat vulgar baik dalam bentuk gambar maupun gaya penulisan beritanya. Yang tambah memprihatinkan, media-media non-berita yang menjual aurat perempuan juga kian marak dan dijual bebas dengan harga yang murah meriah
Munculnya koran semacam ini, merupakan salah satu ekses kebebasan pers di Indonesia yang mulai terbuka pada era reformasi serta kebablasan. Banyak pakar di bidang pers yang pernah dimintai pendapatnya mengungkapkan, tiap kali kebebasan pers dibuka di negara-negara demokrasi, eksesnya pasti ada. Yaitu munculnya media-media baru yang jumlahnya kadang sampai overdosis. “Overdosis disini maksudnya, akan timbul upaya-upaya kreatif pengelola media pers untuk menciptakan apa saja yang menurut mereka bisa disajikan dan menguntungkan, karena ada pasar. Jadi ada 2 hal, ekses overdosis dari kebebasan pers, dan kedua karena adanya pasar,” dan ini jelas sungguh mengkhawatirkan dunia jurnalistik.
Usulan kepada dewan pers dan KPI
Menurut saya terpenting dan pertama yang harus dikerjakan oleh dewan pers dan KPI adalah, saatnya dibuat regulasi untuk menertibkan peredaran program dan pemberitaan seperti ini. serta pengawasan terhadap media tersebut jangan hanya sebatas dari peran masyarakat saja tapi perlu adanya tindakan tegas dari Dewan pers,dan KPI, tanpa adanya regulasi mengenai hal-hal tersebut tidak mungkin terjadi suatu bentuk karya jurnalistik yang baik dan bertanggung jawab, dan mungkin saja UU yang sudah dibuat hanya menjadi sekedar pelengkap atau sebuah symbol saja.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: